1) Arti Sistem
Istilah “sistem” berasal dari perkataan “systema”
(bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari
macam-macam bagian. Beberapa definisi tentang sistem antara lain :
·
Suatu sistem adalah seperangkat komponen, yang
saling berhubungan satu samalain, yang memiliki batas yang menseleksi baik
macamnya maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem
tersebut.
·
Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang
bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem
tersebut.
·
Sebuah
sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumulan dari elemen-elemenn atau
komponen-komonen dimana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan
secara tetap dalam jangka waktu tertentu.
Beberapa ciri dari sebuah
sistem dirumuskan antara lain sebagai berikut :
·
Walaupun sistem itu mempunyai batas, akan tetapi
sistem itu bersifat terbuka, dalam arti bertinteraksi juga dengan
lingkungannya.
·
Setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan
berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang
utuh dan padu, bersifat “wholism”.
·
Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses
mengubah masukan menjadi keluaran. (dikutip dai Amirin dalam Suroso, 1994).
Dari beberapa definisi dan ciri-ciri sebuah
sistem dapat disimpulkan, bahwa setiap sistem sekurang-kurangnya terdiri dari
lima unsur: elemen sistem, fungsi elemen, hubungan antar elemen, pranata
(institusi) ekonomi, tujuan sistem ekonomi. Secara singkat dan umum dapat
dikatakan bahwa sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat
dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran.
2) Perkembangan Sistem Perekonomian
Suatu sistem muncul karena adanya usaha manusia
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat
bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang
bersifat dasar akan memunculkan suatu sistem ekonomi. Kebutuhan manusia untuk
meningkatkan pengetahuan akan memunculkan sistem pendidikan. Kebutuhan manusia
untuk mencapai kesejahteraan bersama memunculkan sistem politik.
Dalam memuaskan kebutuhan-kebutuhannya manusia membutuhkan manusia lainnya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat memuaskannya sendiri. Hubungan-hubungan dengan orang lain akan membentuk suatu jaringan hubungan yang di dalamnya ada suatu sistem pengaturan. Sistem pengaturan itu mengatur mekanisme hubungan yang terjadi. Sistem ekonomi pasar muncul dan diberlakukan dalam masyarakat yang menganut paham kebesaran individu.
Dari pengalaman, pelajaran yang didapat adalah bahwa nilai-nilai kemasyarakatan tersebut selalu berkembang dan mempengaruhi perkembangan sistem-sistem lainnya yang ada di dalam masyarakat.
Dalam memuaskan kebutuhan-kebutuhannya manusia membutuhkan manusia lainnya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat memuaskannya sendiri. Hubungan-hubungan dengan orang lain akan membentuk suatu jaringan hubungan yang di dalamnya ada suatu sistem pengaturan. Sistem pengaturan itu mengatur mekanisme hubungan yang terjadi. Sistem ekonomi pasar muncul dan diberlakukan dalam masyarakat yang menganut paham kebesaran individu.
Dari pengalaman, pelajaran yang didapat adalah bahwa nilai-nilai kemasyarakatan tersebut selalu berkembang dan mempengaruhi perkembangan sistem-sistem lainnya yang ada di dalam masyarakat.
A. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis/Kapitalisme)
Dasar bekerjanya sistem
ini adalah adanya kegiatan 'invisible hand'/ tangan-tangan yang tidak kelihatan
yang dicetuskan oleh ahli ekonomi Adam Smith. Dasar ini berasal dari paham
kebebasan. Buku Adam Smith yang berjudul 'The Theory of Sentiments' menjadi
kerangka moral bagi ide-ide ekonominya ( 1759). Paham kebebasan ini sejalan
dengan pandangan ekonomi kaum klasik, dimana mereka menganut pahan 'Laissez
faire', yang mengendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, dengan seminim
mungkin campur tangan pemerintah.
Kaum klasik berpendapat seperti itu, karena mereka menganggap bahwa keseimbangan ekonomi/pasar akan tercipta dengan sendirinya. Mekanisme pasarlah yang akan mengaturnya, kekuatan permintaan penawaran-lah yang akan mewujudkannya. Dasar pemikiran kaum klasik tersebut adalah :
Kaum klasik berpendapat seperti itu, karena mereka menganggap bahwa keseimbangan ekonomi/pasar akan tercipta dengan sendirinya. Mekanisme pasarlah yang akan mengaturnya, kekuatan permintaan penawaran-lah yang akan mewujudkannya. Dasar pemikiran kaum klasik tersebut adalah :
· Hukum
'SAY', yang mengatakan bahwa setiap komoditi yang diproduksi, tentulah ada yang
membutuhkannya. Dengan hukum ini para pengusaha/ produsen tidak perlu khawatir
bahwa barang dagangannya akan sisa, karena berapapun yang ia produksi tentu akan
digunakan oleh masyarakat.
· Harga setiap komoditi itu bersifat fleksibel.
Dengan demikian keseimbangan akan selalu terjadi. Kalaupun terjadi ketidak
seimbangan pasar (kekurangan atau kelebihan komoditi) itu hanya bersifat
sementara, karena untuk selanjutnya keadaaan tersebut akan kembali dalam
kondisi seimbang (equilibrium ). Sebagai contoh produksi melimpah, meyebabkan
harga komoditi bersangkutan menjadi murah. Karena harga sekarang menjadi murah,
masyarakat berbondong-bondong untuk membelinya sehingga komoditi tersebut
berkurang drastis. Dan karena komoditi yang ada sekarang menjadi sedikit maka
harga akan naik kembali. Karena harga membaik, produsen akan meningkatkan produksinya
dengan harapan akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Karena produksi
meningkat jumlah komoditi di pasar menjadi banyak sehingga perlahan-lahan harga
bergerak turun, begitulah keadaaan akan berlangsung. Dan dari kedua keadaan
tersebut akan mengarah terjadinya keseimbangan pasar. Dengan demikian
pemerintah tidak perlu ikut dalam proses tersebut.
Jika
demikian pemikirannya, selanjutnya apa tugas pemerintah ? Menurut kaum klasik,
tugas pemerintah adalah :
Mengelola kegiatan yang tidak efisien jika ditangani oleh pihak swasta, sebagai misal mengelola pamong praja dan sejenisnya.
Membantu memperlancar dan menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung., Sebagai contoh membangun prasarana jalan agar transportasi menjadi lancar, mengeluarkan kebijaksanaan yang mendukung, dan sejenisnya.
Dengan kondisi perekonomian yang semacam itu, pemerintah memiliki tiga tugas yang sangat penting ( Suroso, 1993 ) yakni :
Mengelola kegiatan yang tidak efisien jika ditangani oleh pihak swasta, sebagai misal mengelola pamong praja dan sejenisnya.
Membantu memperlancar dan menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung., Sebagai contoh membangun prasarana jalan agar transportasi menjadi lancar, mengeluarkan kebijaksanaan yang mendukung, dan sejenisnya.
Dengan kondisi perekonomian yang semacam itu, pemerintah memiliki tiga tugas yang sangat penting ( Suroso, 1993 ) yakni :
a)
Berkewajiban melindungi negara dari
kekerasan dan serangan negara liberal lainnya
b)
Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh
mungkin dari ketidak adilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya
atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan.
c)
Mendirikan dan memelihara beberapa institusi
atau saran untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan dikarenakan
keuntungan yang di dapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi
biayanya. Dengan perkataan lain di luar itu, kegiatan ekonomi diserahkan
sepenuhnya kepada swasta.
Dengan terjadinya resesi dunia pada sekitar tahun 1930-an, kejayaan sistem ini seakan-akan berakhir. Dari kejadian itulah kemudian muncul pandangan-pandangan untuk memperbaiki sistem ini. Diantara para ahli yang cukup terkenal dan hingga sampai saat ini pandangannya masih relefan adalah J..M. Keynes, yang antara lain berpendapat bahwa negara, yang merupakan suatu kekuatan di luar sistem liberalis ini haruslah ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi agar pekerjaan selalu tersedia bagai semua warganya
.
Secara umum karakteristik sistem ekonomi liberal/kapitalisme adalah :
Secara umum karakteristik sistem ekonomi liberal/kapitalisme adalah :
·
Faktor-faktor produksi ( Tanah, modal,
tenaga kerja, kewirausahawan ) dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta
·
Pengambilan keputusan ekonomi bersifat
desentralisasi, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir
oleh mekanismepasar yang berlaku
·
Rangsangan insentif atau umpan balik diberikan
dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi
·
Proses bekerjanya sistem liberal/kapitalisme
ini dapat dilihat pada gambar berikut :
B. Sistem Perekonomian Perencanaan (
Etatisme/Sosialis )
Pencetus
ide mengenai sistem ekonomi etatisme adalah Karl Max, yang diilhami dengan
penderitaan kaum buruh yang terjadi saat itu, sebagai ulah para kaum kapitalis.
Dalam sistem ini praktis kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur dibawah kendali
negara. Sistem ini dapat kita lihat pada negara yang menganut faham komunisme,
seperti Uni Sovyet misalnya. Tahap-tahap ide etatisme/komunisme yang sempat
muncul adalah :
Pertama, tahap dimana prinsip ekonominya adalah 'setiap orang memberi ( kepada masyarakat) menurut kemampuannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan karyanya.
Tahap tersebut berkembang menjadi 'setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya' dengan kata lain 'distribusi menurut kebutuhannya' ( Suroso, 1993 ).
Sistem sosialis sendiri terdiri dari :
Sistem sosialis pasar, dengan karakteristik:
Pertama, tahap dimana prinsip ekonominya adalah 'setiap orang memberi ( kepada masyarakat) menurut kemampuannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan karyanya.
Tahap tersebut berkembang menjadi 'setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya' dengan kata lain 'distribusi menurut kebutuhannya' ( Suroso, 1993 ).
Sistem sosialis sendiri terdiri dari :
Sistem sosialis pasar, dengan karakteristik:
· Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai
oleh pihak pemerintah/negara
· Pengambilan keputusan ekonomi bersifat
desentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar
· Rangsangan dan insentif diberikan berupa
material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi
Sistem sosialis terencana ( komunis ), dengan karakteirstik:
· Faktor-faktor
produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/negara
· Pengambilan keputusan ekonomi bersifat
sentralisasi dengan dikoordinasi secara terencana
· Rangsangan dan insentif diberikan berupa
material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi
Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat dan tuntutan perekonomian internasional, tampaknya sistem sosialis terencana ini mulai ditinggalkan oleh penganutnya. Salah satu contoh adalah yang diawali oleh presiden Rusia, Gorbachef dengan tindakan pembaharuannya. Dan akhir-akhir ini dengan mulai pecahnya negara-negara berpaham komunis, yang di dalam perekonomianya cenderung bersistem sosialis.
C. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran ini adalah merupakan kombinasi 'logis' dari ketidak sempurnaan kedua sistem ekonomi di atas (liberalisme dan etatisme). Selain resesi dunia tahun 1930-an telah menjadi bukti ketidak sanggupan sistem liberalis, langah Gorbachev dan bubarnya kelompok negara-negara komunis, menjadi bukti pula kerapuhan sistem etatisme.
Sistem campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tersebut, diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan keinginan seperti ini, banyak negara kemudian memilih istem ekonomi campuran ini.
3) Sistem Perekonomian Indonesia
A. Sejarah Perkembangan
·
1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa
demokrasi)
·
1959-1966 : Sistem ekonomi etatisme (masa
demokrasi terpimpin)
·
1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
·
1998-sekarang : sistem ekoonomi pancasila
(demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal
Di indonesia kita mengenal sebuah kata demokrasi begitu juga dengan sistem
ekonominya, sistem demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang berasal dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan juga mempunyai landasan ekonominya
yaitu berlandaskan kepada :
“UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10-08-2002, yaitu pasal 33 ayat 1,2,3,4”
Perkembangan sistem perekonomian pada umumnya
subsistem, itulah sistem perekonomian yang terjadi pada awal peradaban manusia. Dengan karakteristik tersebut orang melakukan kegiatan ekonomi dalam hal ini produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompok saja. Dengan kata lain pada saat itu orang belum terlalu berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk pihak lain apalagi demi keuntungan.
Semakin berkembangnya jumlah manusia beserta kebutuhannya, semakin dirasakan perlunya sistem perekonomian yang lebih teratur dan terencana. Sistem barter pada jaman dahulu tidak dapat lagi dipertahankan, karena banyak hambatan yang dihadapi seperti :
“UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10-08-2002, yaitu pasal 33 ayat 1,2,3,4”
Perkembangan sistem perekonomian pada umumnya
subsistem, itulah sistem perekonomian yang terjadi pada awal peradaban manusia. Dengan karakteristik tersebut orang melakukan kegiatan ekonomi dalam hal ini produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompok saja. Dengan kata lain pada saat itu orang belum terlalu berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk pihak lain apalagi demi keuntungan.
Semakin berkembangnya jumlah manusia beserta kebutuhannya, semakin dirasakan perlunya sistem perekonomian yang lebih teratur dan terencana. Sistem barter pada jaman dahulu tidak dapat lagi dipertahankan, karena banyak hambatan yang dihadapi seperti :
·
Terkadang keinginan kedua belah pihak yang ingin
melakukan barter tidak sama
·
Sulitnya menentukan nilai komoditi yang akan
ditukarkan
·
Sangat
sulit melakukan transaksi dengan jumlah yang besar
Dengan adanya hambatan yang terjadi, maka para ahli ekonomi mulai memikirkan
sistem perekonomian yang jauh lebih bermanfaat dan mudah sehinngga dapat
digunakan oleh manusia seperti yang sudah saya sebutkan diatas.
B. Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
1. Perkembangan sistem ekonomi sebelum orde
baru
Sejak negara republik indonesia berdiri, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang telah merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secra individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, bung hatta sendiri, semasa hidupnya beliau mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian indonesia sesuia dengan cita-cita tolong menolong.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi indonesia saat itu, sumtro djojohadikusumo, dalam pidatonya dinegara amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi.
Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri yang positif diantaranya adalah :
·
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
atas asa kekeluargaan
·
Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
·
Warga
negara memiliki kebebasan dalam meilih pekerjaan yang dikehendakinya serta
mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
·
Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnanya
tidak boleh bertentangan denagn kepentingan masyarakat
·
Potensi,
inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam
bats-batas yang tidak merugika nkepentingan umum.
·
Fakir
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
Dengan demikian perkonomian indonesia tidak mengizinkan
adanya :
Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang
terlalu dominan sehingga mematikan motovasi dan kreasi masyarakat untuk
berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja
Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi
pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberkan pilihan lain pada
konsumen untuk tidak mengikuti keingian sang monopoli. Disini konsumen sperti
robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.
Meskipun awal perkembangan pereokonomian
indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin
‘campuran’ namun bukan berarti sistem perokonomian libelaris dan etatisme tidak
pernah terjadi di indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an
merupakan bukti sejarah adanya corak libelaris dalam perekonomian indonesia.
Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak pereonomian di
tahun 1960-an sampai masa orde baru.
Faktor-faktor penyebab beberapa sistem
perekonomian indonesia adalah :
·
Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif
bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yaang dibuat
cenderung menitik beratkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
·
Akibat
lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya di alokasikan untuk
kepentingan kegiatan ekonomi justru di alokasikan untuk kepentingan politik dan
perang.
·
Adanya kecenderunagn terpengaruh untuk
mennggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat
indonesia.
Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukti berikut :
·
semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi
yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.
·
hutang
luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek mercu suar
2. Perkembangan
sistem ekonomi indonesia setelah orde baru
Setelah orde baru mulai dilaksanakannya sistem
ekonomi yang di inginkan oleh rakyat indonesia. Setelah begitu sulit melalui
masa penuh tantangan. Dan pada akhirnya para wakil rakyat kita sepakat kembali
menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai yang tercantum dalam UUD 1945.
Kegiatan ekonomi selanjutnya didasarkan pada acuan sistem demokrasi ekonomi dan
sistem ekonomi pancasila.
Dilakukan serangkaian rehabilitasi pada awal orde baru yahg ditujukan untuk :
Dilakukan serangkaian rehabilitasi pada awal orde baru yahg ditujukan untuk :
·
Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa
faham dan sistem perekonomian yang lama
·
Menurunkan dana mengendalikan laju inflasi
yang saat itu sangat tinggi.
Berdasarkan pada sumber yang dapat di percaya
tercatat bahwa :
Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %
Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85 %
Tinngkat inflasi tahun 1969 sbesar 9,9 %
Dari data tersebut menjadi jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA 1) baru dimulai pada tahun 1969
Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %
Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85 %
Tinngkat inflasi tahun 1969 sbesar 9,9 %
Dari data tersebut menjadi jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA 1) baru dimulai pada tahun 1969
4) Para Pelaku Ekonomi
1. Pemerintah
(BUMN)
Negara atau pemerintah termasuk dalam pelaku ekonomi. Selain sebagai pelaku
ekonomi negara juga berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi.
a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
1) Kegiatan
produksi
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini.
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini.
·
Mengelola
cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
·
Sebagai
pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara
efektif dan efisien.
·
Sebagai
alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
·
Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
2) Kegiatan
konsumsi
Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.
3) Kegiatan
distribusi
Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah
juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan
pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh
perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan
sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG.
b . Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
2. Swasta (BUMS)
BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan
usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk
memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola
sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan
dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya
mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong
pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.
Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing. Contoh perusahaan swasta nasional antara lain PT Astra Internasional (mengelola industri mobil dan motor), PT Ghobel
Dharma Nusantara (mengelola industri alat-alat elektronika), PT Indomobil (mengelola industri mobil), dan sebagainya. Adapun contoh perusahaan asing antara lain PT Freeport Indonesia Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pertambangan tembaga di Papua, Irian Jaya), PT Exxon Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pengeboran minyak bumi), PT Caltex Indonesia (perusahaan Belanda yang mengelola pertambangan minyak bumi di beberapa tempat di Indonesia), dan sebagainya.
Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.
Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing. Contoh perusahaan swasta nasional antara lain PT Astra Internasional (mengelola industri mobil dan motor), PT Ghobel
Dharma Nusantara (mengelola industri alat-alat elektronika), PT Indomobil (mengelola industri mobil), dan sebagainya. Adapun contoh perusahaan asing antara lain PT Freeport Indonesia Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pertambangan tembaga di Papua, Irian Jaya), PT Exxon Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pengeboran minyak bumi), PT Caltex Indonesia (perusahaan Belanda yang mengelola pertambangan minyak bumi di beberapa tempat di Indonesia), dan sebagainya.
Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.
·
Membantu meningkatkan produksi nasional.
·
Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
·
Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
·
Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
·
Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
·
Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui
pajak.
·
Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.
3. Koperasi
a . Pengertian Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.
b . Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi
Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Koperasi Indonesia mempunyai beberapa landasan berikut ini.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.
b . Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi
Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Koperasi Indonesia mempunyai beberapa landasan berikut ini.
1)
Landasan idiil: Pancasila.
2)
Landasan struktural: UUD 1945.
3)
Landasan
operasional: UU No. 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART).
4)
Landasan mental: kesadaran pribadi dan kesetiakawanan.
UU No. 25 Tahun 1992 pasal 2 menetapkan bahwa kekeluargaan sebagai asas
koperasi
Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
c . Fungsi dan Peran Koperasi
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini.
c . Fungsi dan Peran Koperasi
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini.
1)
Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2)
Turut serta
secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat.
3)
Memperkokoh
perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional
dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4)
Berusaha untuk
mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
d . Perangkat Organisasi Koperasi
Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Penjelasan tentang ketiga perangkat organisasi koperasi ini seperti berikut ini.
Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Penjelasan tentang ketiga perangkat organisasi koperasi ini seperti berikut ini.
1)
Rapat anggota
Rapat anggota berwenang untuk menetapkan hal-hal berikut ini.
Rapat anggota berwenang untuk menetapkan hal-hal berikut ini.
·
Anggaran
dasar (AD).
·
Kebijaksanaan umum di bidang organisasi.
·
Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian
pengurus dan pengawas.
·
Rencana
kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan
laporan keuangan.
·
Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam
pelaksanaan tugas.
·
Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
·
Penggabungan, peleburan, pembagian, dan
pembubaran koperasi.
2)
Pengurus
Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan paling lama lima tahun. Berikut ini tugas pengurus koperasi.
Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan paling lama lima tahun. Berikut ini tugas pengurus koperasi.
·
Mengelola koperasi dan bidang usaha.
·
Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran
pendapatan dan belanja koperasi.
·
Menyelenggarakan rapat anggota.
·
Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan
keuangan koperasi.
·
Memelihara buku daftar anggota, pengurus, dan
pengawas.
3)
Pengawas
Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan menjadi suatu lembaga/badan struktural koperasi. Sesuai dengan namanya sebagai pengawas koperasi, maka
tugas-tugas koperasi seperti berikut ini.
Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan menjadi suatu lembaga/badan struktural koperasi. Sesuai dengan namanya sebagai pengawas koperasi, maka
tugas-tugas koperasi seperti berikut ini.
·
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
koperasi oleh pengurus.
·
Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan
yang telah dilakukannya.
e. Modal Koperasi
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.
1)
Modal Sendiri Koperasi
·
Simpanan pokok
·
Simpanan wajib
·
Dana cadangan
·
Hibah
2)
Modal pinjaman koperasi
Modal pinjaman dapat berasal dari simpanan
sukarela, pinjaman dari koperasi lainnya, pinjaman dari bank dan lembaga
keuangan lainnya, dan sumber pinjaman lainnya yang sah.
Sumber
: